3 weeks ago
87
RAKYAT MERDEKA — Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah isu adanya kenaikan gaji anggota dewan hingga Rp3 juta per hari atau Rp90 juta per bulan. Menurutnya, tidak ada tambahan gaji, melainkan hanya perubahan fasilitas rumah jabatan menjadi tunjangan uang rumah.
“Enggak ada kenaikan. DPR sudah tidak mendapat rumah jabatan, tetapi diganti kompensasi uang rumah karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan di Jakarta, Minggu (17/8), usai menghadiri Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka.
Puan menjelaskan, bahwa tunjangan rumah dinas sudah diterapkan bagi anggota DPR periode 2024–2029. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak lagi menyediakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota dewan.
Kebijakan tersebut, menurut Puan, lebih efektif dan bermanfaat. Tunjangan bisa digunakan untuk memfasilitasi konstituen yang datang dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Setiap anggota punya hak dan kewajiban untuk memfasilitasi konstituen dari dapilnya yang datang ke Jakarta,” jelas Puan.
Semua Anggota DPR Dapat Perlakuan Sama
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menambahkan bahwa seluruh anggota DPR periode 2024–2029 berhak mendapatkan tunjangan rumah, meski sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta.
Tunjangan tersebut diberikan bersamaan dengan gaji bulanan, sehingga hak setiap anggota DPR tetap sama sesuai ketentuan undang-undang.
“Semua diperlakukan sama, kecuali pimpinan DPR. Pimpinan sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara,” kata Indra.
Isu kenaikan gaji anggota DPR kerap menjadi sorotan publik. Namun, klarifikasi dari Puan dan Sekjen DPR menegaskan bahwa tidak ada kenaikan nominal gaji pokok. Yang berubah hanyalah bentuk fasilitas tempat tinggal, dari rumah jabatan fisik menjadi tunjangan rumah dalam bentuk uang.
Dengan skema ini, anggota DPR tetap mendapatkan fasilitas tempat tinggal, tetapi lebih fleksibel karena mereka bisa memilih lokasi hunian sendiri sesuai kebutuhan.
