5 days ago
22
RAKYAT MERDEKA — Posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) untuk sementara masih belum memiliki pejabat definitif.
Hal ini menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikan Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam dalam reshuffle kabinet yang diumumkan pada Senin (8/9/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden belum menunjuk sosok baru untuk menduduki jabatan tersebut secara permanen. Sambil menunggu keputusan, posisi Menko Polkam akan diisi oleh pejabat ad interim.
“Untuk sementara waktu presiden belum menunjuk secara definitif. Jadi akan ditunjuk ad interim,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lima Posisi Menteri Lain Ikut Dirombak
Selain mencopot Budi Gunawan, Presiden Prabowo juga merombak susunan lima kementerian lainnya. Menurut Prasetyo, pos-pos tersebut adalah:
- Kementerian Keuangan,
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
- Kementerian Koperasi,
- Kementerian Pemuda dan Olahraga,
- Kementerian baru yang tidak dirinci lebih lanjut.
Para menteri hasil reshuffle tersebut akan langsung dilantik di Istana Negara pada sore hari yang sama.
Prasetyo menegaskan bahwa langkah reshuffle ini merupakan hasil dari evaluasi berkelanjutan yang dilakukan Presiden bersama timnya.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh bapak presiden, maka sore ini diputuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” jelasnya.
Menanti Pengganti Definitif Menko Polkam
Kursi Menko Polkam sendiri menjadi sorotan karena memegang peranan penting dalam koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan nasional.
Dengan masih kosongnya posisi tersebut, publik kini menanti siapa sosok yang akan dipilih Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan strategis itu secara permanen.
Hingga kini, pihak Istana belum memberi bocoran siapa nama kandidat kuat yang disiapkan. Namun sejumlah pengamat politik menilai posisi Menko Polkam biasanya diisi figur dengan latar belakang militer, kepolisian, atau tokoh senior yang memiliki jaringan luas di bidang politik dan hukum.
