18 hours ago
5
RAKYAT MERDEKA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah (pemda) terkait ketegangan soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Ia menegaskan tidak memiliki sentimen pribadi terhadap kepala daerah, melainkan ingin mendorong agar anggaran segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi nasional.
“Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan dan sinkron dengan kebijakan pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, di Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Respons atas Protes Gubernur
Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah sejumlah gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes pemangkasan TKD.
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu pembangunan daerah serta pembayaran gaji ASN.
Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan langkah efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah pusat mengabaikan kebutuhan daerah.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memastikan uang negara tidak mengendap di kas, baik di pusat maupun di daerah.
“Sebelum ke daerah, saya di pemerintah pusat dulu. Banyak uang nganggur, jadi saya minta habiskan anggarannya. Kalau tidak, uangnya cuma tidur,” jelasnya.
Fokus pada Efisiensi dan Penggunaan Anggaran yang Tepat
Purbaya menuturkan bahwa kebijakan fiskal 2026 akan dijalankan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah tidak akan melakukan ekspansi fiskal berlebihan, serta tetap menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB.
“Saya belum berencana menaikkan rasio defisit di atas 3 persen. Fokus kami memastikan dana yang ada digunakan secara optimal,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa tahun depan, pemerintah akan lebih serius mendorong sektor riil agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tahun depan kita dorong sektor riil lebih cepat berkembang supaya bisa menopang ekonomi secara signifikan,” ujarnya.
APBN 2026: Dana TKD Turun, Belanja Prioritas Naik
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025.
Meski terjadi penurunan, pemerintah memastikan manfaat bagi masyarakat tetap terjaga melalui peningkatan belanja program prioritas yang naik menjadi Rp1.377,9 triliun.
Purbaya mengakui tekanan dari sejumlah daerah terkait pemangkasan ini, namun ia memastikan pemerintah akan mengevaluasi kembali besaran TKD setelah melihat perkembangan ekonomi dan penerimaan negara tahun depan.
“Kalau ekonomi membaik, pendapatan pajak naik, dan kebocoran di kepabeanan bisa ditekan, tentu kita bisa menambah alokasi lagi,” pungkasnya.
