11 hours ago
3
Menit.co.id – Komisi XIII DPR RI menaruh perhatian serius terhadap tingginya potensi dan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di wilayah pesisir Dumai.
Isu krusial ini menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Provinsi Riau, pada Rabu (5/2/2026) kemarin.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian di kawasan perbatasan dan jalur strategis nasional.
Dumai dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi lantaran posisi geografisnya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.
“Yang sangat tinggi terjadi di sini adalah TPPO dan TPPM, karena jalur-jalur yang dilalui, khususnya dari Selat Malaka, bisa dikatakan banyak jalan-jalan tikus,” ujar Maruli menggambarkan kondisi di lapangan.
Menyikapi kondisi tersebut, Maruli menilai bahwa pendekatan lintas sektor yang kuat menjadi keniscayaan dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kinerja Imigrasi semata.
Komisi XIII pun mendorong agar segera dibentuk satuan tugas (satgas) terpadu, dilakukan pemetaan wilayah rawan secara akurat, serta ditingkatkan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan TNI AL.
“Kita sudah mendorong agar dilakukan satgas, kemudian pemetaan, dan koordinasi dengan Polri serta aparat yang ada, karena ini juga dekat dengan angkatan laut,” lanjutnya.
Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, dalam lima tahun terakhir, pelanggaran keimigrasian didominasi oleh aksi perlintasan ilegal melalui jalur laut nonresmi.
Pelaku maupun korban melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
Sejumlah kasus besar bahkan berhasil diungkap, yang melibatkan puluhan WNA dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang berupaya keluar maupun masuk Indonesia tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Di tengah tantangan tersebut, Maruli Siahaan memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Dumai.
Ia menilai semangat pengawasan hingga ke tingkat akar rumput tetap terjaga, meskipun pihaknya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
“Dengan semangat kepala kantor dan jajaran, ini luar biasa. Walaupun fasilitas dan SDM terbatas, pengawasan tetap dilakukan secara rutin. Kami sebagai anggota DPR RI sangat mengapresiasi kinerja Kakanim dan Kanwil,” tegas Legislator Partai Golkar tersebut.
Menutup rangkaian kunjungan, Komisi XIII menyatakan akan menampung seluruh masukan dari jajaran Imigrasi Dumai.
Aspirasi tersebut akan dijadikan bahan pembahasan lanjutan di tingkat pusat, khususnya terkait dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan pelaksanaan satgas pengawasan lintas sektor.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
