1 hour ago
2
Menit.co.id – Pemerintah Rusia semakin memperketat kontrol digital dengan membatasi akses WhatsApp, langkah yang dianggap sebagai upaya memaksa warganya beralih ke aplikasi buatan dalam negeri.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran bagi lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia yang kini menghadapi risiko terputus dari layanan komunikasi internasional.
Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.…
— WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026
Melalui unggahan di X (sebelumnya Twitter), pihak WhatsApp menyatakan, “Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke aplikasi pengawasan buatan dalam negeri.”
Mereka menambahkan bahwa tindakan ini merupakan kemunduran serius bagi para penggunanya, dan pihak WhatsApp berkomitmen menjaga agar pengguna tetap bisa berkomunikasi.
Menurut laporan Financial Times, aplikasi WhatsApp telah dihapus dari direktori online Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi Rusia.
Langkah ini sejalan dengan upaya sebelumnya terhadap Telegram, aplikasi pesan populer yang juga dibatasi karena dianggap tidak mematuhi regulasi lokal.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa akses WhatsApp bisa dipulihkan jika Meta, perusahaan induk WhatsApp, bersedia mematuhi hukum Rusia.
“Jika perusahaan tetap tidak mau kompromi dan menjalin dialog dengan pemerintah Rusia, maka tidak ada peluang pemulihan,” ujar Peskov, dikutip Reuters.
Pembatasan akses WhatsApp sudah dimulai sejak akhir Desember 2025, bertepatan dengan perayaan Natal, dengan alasan ketidakpatuhan aplikasi terhadap hukum lokal.
Roskomnadzor menuduh WhatsApp digunakan untuk aktivitas kriminal, termasuk aksi teror, penipuan, dan kejahatan lain terhadap warga. Ribuan pengguna pun mengeluh lantaran komunikasi mereka terganggu saat momen liburan.
Sebelumnya, pemerintah Rusia juga membatasi Telegram dengan alasan serupa, menyatakan bahwa aplikasi asing tidak cukup melindungi data pribadi dan memungkinkan penyalahgunaan untuk tujuan kriminal dan terorisme.
Roskomnadzor menegaskan pembatasan dapat dilonggarkan jika perusahaan patuh pada regulasi Rusia.
BBC melaporkan bahwa pemerintah Rusia sebenarnya mendorong WhatsApp dan Telegram untuk menyimpan data pengguna domestik di server lokal.
Penolakan kedua platform itulah yang memicu ketegangan. Ketegangan serupa terjadi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, ketika akses layanan seperti Google dan Zoom juga dibatasi di wilayah tertentu.
Pemerintah Rusia mendorong warga menggunakan aplikasi dalam negeri bernama Max, yang dirancang sebagai super-app ala WeChat. Sejak 2025, Max wajib terinstal di seluruh perangkat baru dan digunakan oleh pegawai pemerintah, guru, serta siswa.
CEO Telegram, Pavel Durov, menilai pemblokiran ini merupakan strategi pemerintah Rusia untuk memaksa warga menggunakan aplikasi lokal demi pengawasan dan sensor politik.
Ia menyinggung strategi serupa di Iran, di mana warga mencari cara tetap menggunakan Telegram meski pembatasan diterapkan. “Membatasi kebebasan warga tidak akan pernah menjadi jawaban yang tepat,” kata Durov.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
