1 hour ago
1
Menit.co.id – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas terkait keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, mengungkapkan bahwa Indonesia menyimpan opsi untuk menarik diri dari organisasi tersebut apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pernyataan ini disampaikan Dino Patti Djalal usai menghadiri pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh diplomasi senior di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026. Pertemuan tersebut bertujuan membahas berbagai isu strategis kebijakan luar negeri Indonesia.
Dalam keterangan persnya, Dino yang juga menjabat sebagai Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)—organisasi nirlaba yang berfokus pada diplomasi dan hubungan internasional—menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki pendirian yang sangat prinsip mengenai keanggotaan Indonesia di forum global tersebut.
“Presiden menegaskan, kita selalu pegang opsi keluar bila diperlukan. Prinsip Indonesia adalah memastikan bahwa partisipasi kita dalam BoP harus sejalan lurus dengan komitmen bangsa untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” ujar Dino Patti Djalal kepada awak media.
Lebih lanjut, Dino menambahkan bahwa langkah Indonesia masuk ke dalam forum ini diambil dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah terus memegang teguh opsi strategis untuk bisa keluar kapan saja jika keberadaan BoP dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan kepentingan utama Indonesia.
“Beliau menekankan hal ini berulang kali dalam pertemuan. Tidak akan ada keraguan sama sekali bagi Indonesia untuk mengundurkan diri, bahkan jika negara-negara lain memilih untuk tetap melanjutkan partisipasi mereka di sana,” tegas Dino.
Pertemuan Elite Diplomasi dan Pesan Persatuan
Pertemuan strategis yang digelar pada 4 Februari 2026 tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat signifikan, menghadirkan sederet tokoh berpengaruh di bidang hubungan internasional. Tidak hanya dihadiri oleh Dino Patti Djalal, pertemuan ini juga menjadi ajang kumpul para mantan orang nomor satu di Kementerian Luar Negeri RI.
Hadir dalam kesempatan itu mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Lestari Priansari Marsudi, serta Marty Natalegawa. Keempatnya adalah figur kunci yang pernah merumuskan arah kebijakan luar negeri Indonesia di era yang berbeda-beda. Selain para mantan Menlu, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, serta tokoh senior dari think tank terkemuka Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jusuf Wanandi.
Kehadiran para tokoh senior ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar masukan dari berbagai generasi diplomat dalam mengambil langkah-langkan strategis di kancah global.
Konfirmasi dari Mantan Menlu Alwi Shihab
Merespons pernyataan tersebut, Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab membenarkan sikap tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.
Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kesesuaian misi organisasi tersebut dengan cita-cita bangsa.
“Kalau Board of Peace terlihat tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, maka keputusan untuk keluar bisa diambil dengan mudah dan cepat,” ujar Alwi Shihab saat ditemui usai mengikuti pertemuan di Istana.
Alwi menambahkan bahwa Presiden Prabowo secara khusus ingin meyakinkan publik bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bukan semata-mata untuk formalitas diplomasi atau sekadar menjaga kedekatan dengan AS. Namun, ada misi mulia yang dibawa.
“Beliau menegaskan kepada publik bahwa peran Indonesia dalam BoP adalah murni untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian konflik yang adil,” tutup Alwi Shihab.
Pertemuan ini sendiri dipandang sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung dunia, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Sikap yang disampaikan melalui Dino Patti Djalal dan para diplom senior ini menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjaga fleksibilitas strategis dalam hubungan internasional, namun tetap berpegang teguh pada garis pedoman bebas aktif yang pro-keadilan.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
