4 days ago
13
Menit.co.id – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung hingga kini masih diwarnai praktik curang, termasuk politik uang.
Kaesang menekankan perlunya evaluasi agar Pilkada dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan bebas dari praktik transaksional.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyoroti salah satu sumber utama politik uang, yakni tingginya syarat pencalonan kepala daerah.
Ketentuan minimal dukungan yang harus dipenuhi kandidat, baik dari partai politik maupun perseorangan, kerap memicu praktik transaksional sejak tahap awal pencalonan.
Menurut Andy, kondisi ini melahirkan praktik jual beli kursi atau ‘tiket’ pencalonan. Semakin berat syarat yang ditetapkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk maju dalam Pilkada.
“Akibatnya, terjadi praktik jual beli kursi atau jual beli tiket dari kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi. Semakin tinggi syaratnya, biaya yang harus dikeluarkan kandidat semakin besar, dan itu membuka peluang terjadinya korupsi ketika mereka terpilih dan menjabat,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).
PSI menilai pemangkasan syarat pencalonan merupakan langkah penting untuk memutus rantai tersebut. Dengan membuka akses pencalonan lebih luas, peluang terjadinya politik uang sejak awal kontestasi dapat ditekan.
“Kalau kita ingin memutus mata rantai itu, salah satunya adalah mengurangi syarat pencalonan. Dibuka seluas mungkin sehingga kandidat akan semakin beragam,” tegas Andy.
Andy menambahkan, pelonggaran syarat pencalonan membawa sejumlah dampak positif bagi masyarakat.
“Pertama, pilihan masyarakat akan semakin banyak, kompetisi semakin ketat, dan kualitas kandidat yang terpilih akan lebih baik.”
Kedua, langkah ini diyakini mampu menekan biaya politik yang selama ini menjadi beban besar dalam Pemilu dan kampanye, termasuk kewajiban mahar politik kepada partai.
“Ketiga, partai-partai akan semakin berupaya menghadirkan kader terbaik mereka. Karena mereka yakin kandidat terbaik akan terpilih tanpa harus mengeluarkan biaya berlebihan,” tutup Andy.
Dengan langkah-langkah ini, PSI berharap praktik politik uang dapat diminimalkan, sehingga Pilkada menjadi lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kualitas pemimpin bagi masyarakat.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
