6 days ago
20
Menit.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyingkap data terkini mengenai ketimpangan ekonomi yang masih terjadi antar-wilayah di Bumi Lancang Kuning.
Berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat persentase masyarakat miskin tertinggi di Provinsi Riau, yakni mencapai angka 23,15 persen.
Sebaliknya, Kota Dumai berada di posisi paling bawah atau terendah dengan tingkat kemiskinan hanya sebesar 3,14 persen.
Hal tersebut disampaikan Syahrial saat bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Gedung Pascasarjana Fisip Universitas Riau (Unri), Selasa (27/1/2026).
Ia menyoroti adanya kesenjangan yang sangat lebar antar kedua wilayah tersebut yang harus menjadi perhatian bersama.
“Ada gap mencapai 20,01 persen yang harus kita jawab bersama,” tegas Syahrial di hadapan para peserta forum.
Selain isu ekonomi dan ketimpangan wilayah, pada kesempatan yang sama, Sekdaprov juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya terkait lonjakan kasus stunting di Riau.
Pada tahun 2024, prevalensi stunting dilaporkan meningkat hingga menyentuh angka 20,1 persen. Angka ini justru telah melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kondisi tersebut, ditambah dengan adanya disrupsi teknologi global, menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dan adaptif.
Syahrial menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyusun standar pelayanan publik yang transparan dan responsif.
Dalam paparannya, Syahrial memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Fisip Unri yang berposisi sebagai pusat ilmu pengetahuan sekaligus penggerak inovasi pelayanan publik.
Menurutnya, standar pelayanan harus disusun secara partisipatif dan berbasis data yang akurat agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat miskin maupun seluruh lapisan masyarakat.
“Forum konsultasi publik ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas standar pelayanan publik yang transparan, responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan,” ujar Syahrial Abdi.
Lebih jauh, Syahrial membeberkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memiliki target besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Target tersebut antara lain mencapai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita setara negara maju, yakni Rp883,56 juta, serta menurunkan jumlah masyarakat miskin mendekati angka nol persen.
Namun demikian, ia tidak menampik bahwa terdapat tantangan berat yang harus dihadapi, yaitu adanya kesenjangan kemiskinan antardaerah yang masih lebar.
Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi konkret yang bersifat aplikatif dan dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Penguatan infrastruktur, inovasi pelayanan, serta percepatan digitalisasi melalui audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fokus utama pada tahap pertama transformasi menuju visi Riau 2045.
“Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret dan aplikatif sebagai rujukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau,” pungkasnya.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
