1 day ago
10
RAKYAT MERDEKA — Keputusan Rudy Mas’ud untuk tidak menemui demonstran dalam aksi 21 April menuai sorotan publik.
Saat itu, massa yang datang ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur sebelumnya berharap bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, akan tetapi tidak mendapat kesempatan tersebut.
Sehari usai aksi berlangsung, Rudy akhirnya menyampaikan tanggapannya melalui media sosial. Ia mengapresiasi masukan dari masyarakat, sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusannya tidak turun langsung menemui peserta aksi.
Rudy menilai bahwa arah tuntutan massa sebenarnya ditujukan kepada DPRD Kalimantan Timur, bukan kepada pemerintah provinsi secara langsung.
Dia merasa, apabila tuntutan tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan dan kebijakan tertentu, maka lembaga legislatif menjadi pihak yang tepat untuk menindaklanjutinya.
Ia juga menyebut bahwa peserta aksi seharusnya memusatkan penyampaian aspirasi di DPRD hingga mendapatkan respons yang diharapkan.
Tidak Ada Permintaan Audiensi Resmi
Tak hanya itu, Rudy mengaku tidak menerima permintaan resmi dari massa untuk melakukan pertemuan langsung di kantor gubernur. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang komunikasi.
Ia memilih jalur dialog formal dibanding bertemu di tengah situasi aksi yang dinilai tidak kondusif. Menurutnya, diskusi yang dilakukan dalam kondisi tenang dan berbasis data akan lebih efektif menghasilkan solusi.
Faktor keamanan juga menjadi alasan penting dalam keputusan tersebut. Rudy menjelaskan bahwa kondisi di lapangan saat aksi berlangsung mulai memanas menjelang sore hari.
Ia mengungkapkan sempat terjadi insiden pelemparan botol, plastik, hingga benda lain ke arah aparat keamanan. Situasi ini dinilai berisiko jika dirinya berada langsung di tengah kerumunan massa.
Dengan pertimbangan tersebut, ia memilih tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Pemerintah Tawarkan Dialog Terbuka
Sebagai bentuk komitmen, Rudy menyatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ia bahkan menawarkan pertemuan rutin yang akan digelar di rumah jabatan gubernur setiap bulan.
Lewat forum tersebut, masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat menyampaikan aspirasi secara langsung dalam suasana yang lebih tertib dan konstruktif.
Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan di Kalimantan Timur, serta memberikan kritik yang membangun demi perbaikan bersama.
Sebagai informaso, aksi 21 April di Kalimantan Timur digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Massa menyuarakan tiga tuntutan utama, yaitu meminta audit terhadap kebijakan pemerintah provinsi, menghentikan praktik KKN, serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
