Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, DPR Tegaskan Bukan Nepotisme

Menit.co.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak dapat dikategorikan sebagai praktik nepotisme atau KKN.

Menurutnya, Thomas memiliki rekam jejak profesional dan kredibilitas yang kuat untuk menduduki posisi strategis di bank sentral.

“Ini bukan soal KKN, tetapi soal trust. Untuk membangun sesuatu, jika tidak ada kepercayaan, kita akan mengalami kesulitan. Yang penting trust ada, integritas terjaga, maka persoalan KKN bisa dilewati,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Said menekankan bahwa publik tidak perlu meragukan kapasitas dan independensi BI pasca-penetapan Thomas Djiwandono oleh Komisi XI DPR RI sebagai Deputi Gubernur.

Ia menegaskan bahwa hubungan keluarga Thomas dengan Presiden Prabowo Subianto hanyalah kebetulan dan tidak menjadi faktor utama dalam proses penunjukan.

“Terlepas dari fakta bahwa Djiwandono, atau Tommy Djiwandono, merupakan keponakan Bapak Presiden, menurut saya memang Thomas Djiwandono layak menduduki jabatan Deputi,” kata Said.

“Ya kebetulan saja jadi keponakan. Dia kan tidak memilih untuk jadi keponakan Bapak Presiden,” tambahnya.

Said juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur independensi bank sentral secara ketat.

“Undang-undang ini menjaga agar kepemimpinan BI tetap kolektif dan kolegial. Apalagi posisi ini adalah Deputi, bukan Gubernur atau Senior,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal Komisi XI setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat pada Sabtu (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026).

“Dalam rapat internal, telah disepakati bahwa Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung adalah Bapak Thomas Djiwandono,” ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Misbakhun menambahkan, pemilihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh delapan pimpinan kelompok fraksi.

Menurutnya, Thomas dinilai mampu diterima oleh semua partai politik dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.