15 hours ago
5
Menit.co.id – Dunia internasional kini tengah disorot oleh munculnya sebuah inisiatif geopolitik baru yang cukup mengagetkan.
Banyak pihak mulai mempertanyakan arti board of peace dan peran strategis yang akan diembannya dalam kancah global, khususnya terkait upaya penyelesaian konflik di Jalur Gaza pascakonflik yang memprihatinkan.
Organisasi ini, yang sering disingkat sebagai BoP, disebut-sebut sebagai jawaban atas kebuntuan diplomasi yang selama ini bergantung pada mekanisme konvensional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diumumkan secara resmi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal tahun 2026, Board of Peace hadir sebagai badan pengawas multilateral yang berdiri terpisah dari struktur birokrasi PBB.
Fokus utamanya bukan hanya pada gencatan senjata semata, melainkan pada stabilitas jangka panjang, rekonstruksi infrastruktur, dan pemulihan kehidupan sosial di wilayah konflik.
Bagi banyak pengamat, pemahaman mendalam mengenai arti board of peace menjadi kunci untuk melihat arah baru politik dunia dalam menangani krisis kemanusiaan di Timur Tengah.
Inisiatif Davos dan 20-Point Roadmap
Secara historis, inisiatif ini pertama kali diperkenalkan kepada publik dunia di Davos, Swiss, tepatnya pada 22 Januari 2026.
Dalam pidatonya saat itu, Trump menegaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan organisasi ini adalah untuk memastikan tercapainya gencatan senjata yang permanen, melindungi keselamatan warga sipil yang terdampak, serta menyelesaikan krusial masalah sandera.
Lebih jauh lagi, ia menekankan bahwa Board of Peace akan menjadi motor utama dalam mendorong rekonstruksi wilayah Jalur Gaza yang hancur akibat pertempuran.
“Board of Peace hadir untuk mengawasi semua proses perdamaian, sekaligus memberikan kerangka kerja yang lebih transparan bagi negara-negara yang ingin berkontribusi,” ujar Trump, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber terpercaya.
Secara struktural, BoP tidak dibentuk secara asal-asalan. Organisasi ini mengacu pada Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau yang dikenal sebagai 20-Point Roadmap.
Dokumen ini menjadi dasar operasional yang menetapkan kerangka kerja rinci, mulai dari mekanisme perlindungan warga sipil, penghentian konflik bersenjata, hingga perencanaan pembangunan kembali infrastruktur kritis.
Di sinilah letak pentingnya memahami arti board of peace sebagai sebuah instrumen teknis dan diplomatik yang bertujuan konkret, bukan sekadar forum diskusi politik belaka.
Peran Aktif Indonesia dan Diplomasi Global
Keanggotaan Board of Peace mencapai sekitar 35 negara, meliputi berbagai kekuatan besar seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, hingga sejumlah negara Eropa.
Menariknya, Indonesia juga tercatat bergabung dalam inisiatif ini. Keterlibatan Indonesia bukanlah tanpa alasan; negeri ini memandang penting untuk memastikan bahwa upaya perdamaian di Gaza tetap selaras dengan prinsip solusi dua negara (two-state solution) serta penghormatan penuh terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Langkah ini menunjukkan posisi aktif Indonesia dalam memediasi isu-isu internasional, sekaligus menjaga peran strategisnya di kawasan Timur Tengah.
Bukan hanya pemerintah, kalangan organisasi kemasyarakatan di Tanah Air juga memberikan perhatian serius. PBNU dan 16 Ormas Islam lainnya secara terbuka mengawal keberadaan BoP.
Mereka menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia harus dijaga agar tidak larut dalam kepentingan politik asing, tetapi benar-benar murni untuk memastikan perlindungan rakyat Palestina tetap menjadi prioritas utama.
Kontroversi dan Tantangan di Masa Depan
Meskipun hadir dengan niatan mulia, keberadaan Board of Peace tidak luput dari sorotan kritis. Banyak pengamat internasional menyoroti kontroversi yang muncul terkait arti board of peace, terutama karena posisinya yang dianggap menyaingi atau bahkan mengambil alih peran tradisional PBB.
Kekhawatiran utama berputar pada potensi dominasi kendali politik dan finansial Amerika Serikat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perdamaian di wilayah yang sangat sensitif tersebut.
Secara operasional, BoP memang dirancang agar lebih fleksibel dan efisien dibandingkan birokrasi PBB yang seringkali lambat. Semua keputusan strategis diklaim akan mengutamakan keamanan warga sipil dan hak asasi manusia.
Selain itu, BoP berperan sebagai mediator netral antara pihak-pihak yang bertikai, termasuk antara pemerintah lokal dan kelompok-kelompok bersenjata. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan perdamaian berkelanjutan melalui pengawasan yang ketat namun tetap berlandaskan diplomasi.
Negara-negara anggota sendiri menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program BoP. Permintaan akan laporan berkala terkait progres rekonstruksi, distribusi bantuan, dan implementasi gencatan senjata menjadi syarat mutlak agar kepercayaan dunia internasional tetap terjaga.
Kesimpulan
Bagi masyarakat global, munculnya Board of Peace menjadi sinyal bahwa konflik di Gaza tidak lagi dianggap sebagai isu regional semata, melainkan tantangan kemanusiaan yang membutuhkan koordinasi multilateral yang lebih responsif.
Artinya, board of peace tidak lagi sekadar terminologi nama organisasi, melainkan merefleksikan usaha kolektif negara-negara dunia untuk memastikan stabilitas dan rekonstruksi bisa terealisasi.
Dalam konteks politik modern, BoP dipandang sebagai alat diplomasi baru yang memungkinkan negara anggota terlibat langsung tanpa terikat belenggu birokrasi PBB.
Namun, kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan kepentingan agar rakyat Palestina tetap menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Dengan keterlibatan aktif Indonesia dan negara lain, BoP berpotensi menjadi model baru bagi penyelesaian konflik global yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
