6 days ago
19
Menit.co.id – Langkah Thomas Djiwandono yang resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu gelombang spekulasi politik terbaru.
Kosongnya kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggalkan Thomas membuat isu reshuffle kabinet Prabowo kembali mencuat ke permukaan.
Menanggapi dinamika ini, elite Partai Golkar dan Partai Demokrat memberikan sikap yang tegas, menyatakan bahwa urusan penyegaran jajaran kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa partainya memiliki sikap konsisten terkait mekanisme pergantian menteri.
Menurutnya, siapa pun yang berhak menentukan waktu, cakupan, hingga alasan reshuffle adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.
“Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Ia menegaskan bahwa jika presiden menilai terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pergantian posisi menteri atau wakil menteri demi efektivitas kinerja pemerintahan, maka hal tersebut merupakan hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Silakan jika itu kebutuhan presiden,” ucap Herman Khaeron mendukung keputusan presiden jika benar isu reshuffle kabinet Prabowo tersebut terealisasi.
Untuk diketahui, Thomas Djiwandono resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior BI menggantikan posisi yang lowong, melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1).
Dengan terpilihnya Thomas, ia otomatis melepaskan jabatannya sebagai Wamenkeu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi mengenai siapa sosok yang akan mengisi kekosongan posisi strategis di Kementerian Keuangan tersebut.
Di sisi lain, perbincangan politik tidak hanya terfokus pada kursi Wamenkeu. Ada pula indikasi kuat bahwa putaran perombakan kabinet bisa meluas ke jajaran lain.
Candaan yang disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam rapat di DPR pada Senin (26/1) lalu menjadi sorotan.
Saat itu, Utut menyinggung soal Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut segera merapat ke eksekutif.
Budisatrio Djiwandono yang notabene adalah saudara kandung Thomas Djiwandono, angkat bicara menanggapi selorohan tersebut.
Ia enggan berspekulasi terlalu jauh mengenai santernya isu reshuffle kabinet Prabowo yang menyeret namanya. Menurutnya, tugas utamanya saat ini masih berada di lembaga legislatif.
“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi singkat saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
