
MENIT.CO.ID – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan penolakan kerasnya terhadap rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang ingin “mengambil alih” Jalur Gaza dan memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana ke lokasi lain.
Abbas menyatakan bahwa hak-hak warga Palestina tidak untuk dinegosiasikan dan menegaskan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Dalam pernyataan yang dilansir oleh AFP dan Anadolu Agency pada Kamis (6/2/2025), Abbas menyebutkan bahwa langkah Trump itu adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak Palestina.
“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan memindahkan warga Palestina dari tanah air mereka,” ungkap kantor kepresidenan Palestina.
Abbas menegaskan bahwa hak-hak rakyat Palestina yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade tidak boleh dilanggar.
“Seruan ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan perdamaian serta stabilitas kawasan tidak akan tercapai tanpa adanya negara Palestina yang merdeka,” ujar Presiden Palestina dalam pernyataannya.
Pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2), Trump secara mengejutkan mengumumkan bahwa AS akan “mengambil alih” Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi setelah merelokasi warganya ke lokasi lain.
Menanggapi pernyataan tersebut, Abbas menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
“Hak-hak warga Palestina tidak dapat dinegosiasikan,” tegas Abbas. “Tidak ada yang berhak memutuskan masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang merupakan satu-satunya badan perwakilan sah bagi rakyat Palestina,” tambahnya.
Abbas juga mendesak Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, serta Dewan Keamanan PBB untuk memastikan pelaksanaan resolusi internasional dan melindungi hak asasi rakyat Palestina.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PLO, Hussein al-Sheikh, dengan tegas mengutuk rencana Trump yang akan merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain seperti Mesir atau Yordania. Al-Sheikh menekankan bahwa pihaknya menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.