5 hours ago
2
MENIT.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik mengenai distribusi gas LPG 3 kg yang sempat membuat resah masyarakat.
Ia mengakui adanya kekeliruan dalam kebijakan yang diterapkan terkait hal ini.
Bahlil menjelaskan bahwa kisruh ini bermula setelah Pemerintah, melalui kementeriannya, berencana menertibkan para pengecer gas LPG 3 kg.
Menurut Bahlil, sebenarnya masalah yang terjadi bukanlah kelangkaan gas, melainkan perubahan sistem distribusi yang mengubah pengecer menjadi pangkalan untuk mengurangi harga yang memberatkan masyarakat.
“Kelangkaan LPG itu sebenarnya tidak ada. Dari tahun 2024 ke 2025, volumenya tetap sama, dan kami sudah menyiapkan semuanya,” kata Bahlil di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (2/2).
Menurutnya, perubahan yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk memastikan harga gas LPG yang dibeli masyarakat di pangkalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Presiden Prabowo Intervensi dan Perintahkan Pengaktifan Kembali Pengecer
Namun, kebijakan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg di lapangan.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer sebagai agen sub pangkalan secara bertahap,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Selasa (4/2).
Selain itu, Prabowo juga menekankan agar harga yang dijual pengecer kepada masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditentukan dan meminta agar pengecer diatur dengan lebih tertib.
Bahlil Dipanggil Presiden untuk Klarifikasi
Menanggapi hal ini, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya telah dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan terkait distribusi LPG 3 kg.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil melaporkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukannya untuk memantau langsung kondisi distribusi gas.
“Saya tadi turun ke lapangan untuk mengecek kondisi terakhir. Alhamdulillah, perbaikan sudah mulai dilakukan dengan cukup baik, dan situasinya tidak seperti sebelumnya,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/2).
Bahlil menjelaskan bahwa penataan distribusi LPG ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Ia menyebutkan adanya pemekaran anggaran yang menyebabkan harga gas menjadi lebih tinggi hingga mencapai harga Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu, padahal harga yang semestinya di angka Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu.
Tata Kelola Distribusi Jadi Masalah
Bahlil juga mengungkapkan adanya praktik tidak sehat dalam distribusi gas LPG 3 kg, seperti penjualan gas oplosan ke industri.
Ia menambahkan bahwa selama ini distribusi gas LPG yang dimulai dari Pertamina ke agen dan kemudian ke pangkalan, masih dapat terkoordinasi dengan baik. Namun, begitu sampai ke pengecer, pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan.
Bahlil Mengakui Kekeliruan Kebijakan
Dalam pernyataannya, Bahlil meminta agar polemik terkait distribusi LPG 3 kg ini tidak dikaitkan dengan pihak manapun. Ia mengakui bahwa jika ada kesalahan dalam kebijakan ini, maka itu adalah kesalahan pihaknya sendiri.
“Jadi, tidak perlu dipersalahkan siapa-siapa. Jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan kami. Tapi jika ada kebenaran, itu adalah kebenaran pemerintah,” ujarnya.
Bahlil juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang mengatakan bahwa kebijakan ini bukan merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo.
Menurut Bahlil, kebijakan pemangkasan distribusi ini sudah dilakukan sejak 2023 dan telah melalui kajian mendalam, termasuk audit dari KPK yang menunjukkan adanya penyalahgunaan oleh oknum pengecer.
“Kami Kementerian ESDM bertanggung jawab penuh untuk melakukan perbaikan dan penataan dalam distribusi gas LPG 3 kg,” tegasnya.
