18 hours ago
16
Menit.co.id – Pemerintah Iran telah melangkah lebih jauh dalam upaya mengamankan posisi strategisnya di kawasan Timur Tengah dengan menerapkan kebijakan kontroversial terkait tarif Selat Hormuz.
Kebijakan baru ini mewajibkan setiap kapal yang melintasi jalur maritim paling penting dunia tersebut untuk membayar “biaya tol” menggunakan mata uang kripto atau yuan China.
Langkah ini dinilai sebagai manuver cerdas Teheran untuk menghindari dampak sanksi ekonomi yang selama ini diterapkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
Dengan memanfaatkan sistem keuangan alternatif yang berada di luar kendali Washington, Iran berhasil menemukan celah untuk tetap mendapatkan pendapatan signifikan dari pengelolaan salah satu jalur perdagangan minyak tersibuk di planet ini.
Mekanisme Pembayaran Digital yang Sulit Dilacak
Berdasarkan laporan komprehensif dari perusahaan riset kripto terkemuka TRM, implementasi pembayaran digital untuk tarif Selat Hormuz ini memiliki karakteristik unik yang sangat sulit dipantau oleh lembaga penegak hukum internasional.
Transaksi berbasis blockchain memiliki kecepatan eksekusi tinggi dan beroperasi sepenuhnya di luar ekosistem perbankan konvensional yang dikendalikan oleh sistem keuangan Barat.
“Hal ini merepresentasikan penerapan kritis mata uang kripto untuk penghindaran sanksi di tingkat negara,” tulis TRM dalam analisis mendalam mereka yang dirilis recently.
Sebagai mitra resmi berbagai lembaga penegak hukum Amerika Serikat, TRM memiliki kredibilitas tinggi dalam menganalisis pola transaksi keuangan global.
Karakteristik intrinsik mata uang digital membuat proses pembekuan dana atau pencegatan transaksi menjadi sangat rumit untuk dilakukan secara real-time.
Setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan blockchain bersifat desentralisasi dan tidak memerlukan perantara tradisional seperti bank sentral atau lembaga kliring internasional.
Besaran Biaya yang Fantastis bagi Industri Pelayaran
Informasi yang dihimpun dari berbagai mediator maritim dan pialang kapal internasional mengungkapkan bahwa besaran tarif Selat Hormuz yang ditetapkan oleh Iran mencapai angka yang sangat fantastis.
Untuk satu kapal tanker super raksasa yang melintasi jalur tersebut, biaya yang harus dibayarkan bisa mencapai 2 juta dollar AS atau setara dengan Rp 33 miliar.
Angka ini tentu saja memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional industri pelayaran global.
Para operator kapal tanker kini harus memperhitungkan tambahan biaya substansial ini dalam perhitungan ekonomi mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga minyak mentah di pasar internasional.
Peran Strategis Infrastruktur Keuangan China
Selain memanfaatkan aset kripto, Iran juga menjalin kerjasama erat dengan infrastruktur keuangan China untuk memproses pembayaran tarif Selat Hormuz.
TRM mengonfirmasi bahwa Bank of Kunlun digunakan sebagai saluran utama untuk menerima pelunasan biaya tol tersebut, dengan sistem transfer yang dijalankan melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).
Sistem CIPS milik China ini berfungsi sebagai alternatif langsung terhadap SWIFT, sistem pembayaran global yang selama ini didominasi oleh pengaruh negara-negara Barat.
Dengan adanya opsi ini, Iran memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan transaksi keuangan internasional tanpa takut diblokir oleh sanksi AS.
Sejarah mencatat bahwa keterlibatan Bank of Kunlun dalam transaksi keuangan Iran bukanlah fenomena baru.
Pada tahun 2012, pemerintah Amerika Serikat pernah menjatuhkan sanksi kepada bank tersebut karena terbukti membantu bank-bank Iran memindahkan dana senilai jutaan dollar AS.
Saat itu, pihak Bank of Kunlun membela diri dengan menyatakan bahwa sanksi AS telah melanggar prinsip-prinsip dasar hubungan internasional.
Hingga berita ini disusun, pihak Bank of Kunlun belum memberikan respons resmi terkait laporan terbaru TRM mengenai keterlibatan mereka dalam skema pembayaran tol Selat Hormuz yang menggunakan mekanisme ganda kripto dan yuan China.
Implikasi Geopolitik dan Ekonomi Global
Implementasi kebijakan pembayaran alternatif ini menandai babak baru dalam dinamika geopolitik kawasan Teluk Persia. Iran berhasil mendemonstrasikan kemampuannya untuk menciptakan sistem ekonomi paralel yang mampu bertahan meskipun di bawah tekanan sanksi internasional yang sangat berat.
Bagi komunitas internasional, perkembangan ini menjadi early warning system tentang bagaimana teknologi finansial dapat dimanipulasi untuk tujuan geopolitis.
Regulator global kini menghadapi tantangan baru dalam merancang framework hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan pesat teknologi sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan internasional.
Industri pelayaran dan energi dunia perlu segera menyesuaikan strategi operasional mereka dengan realitas baru ini.
Ketersediaan jalur alternatif, efisiensi biaya, dan pertimbangan keamanan menjadi variabel kunci yang harus dievaluasi ulang dalam konteks bisnis maritim modern.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
